SINGKAWANG, Garudapost.id Kalbar – Wajah birokrasi Kota Singkawang saat ini sedang mempertontonkan paradoks yang mencederai akal sehat kolektif. Di tengah struktur APBD yang “terengah-engah” akibat beban finansial yang menghimpit, Pemerintah Kota justru terjebak dalam syahwat pembangunan fasilitas elit. Data Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengungkap fakta yang mengusik rasa keadilan: Kode Tender 10115317000 disiapkan untuk “Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Walikota Singkawang” dengan pagu fantastis mencapai Rp2,9 miliar.
Proyek ini bukan sekadar pemborosan teknis, melainkan kebijakan yang tuna empati. Jika kita membedah nalar finansial daerah, Kota Singkawang saat ini sedang dipaksa “memeras keringat” hanya untuk melunasi cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp27,78 miliar setiap periodenya. Beban utang masif ini layaknya lubang hitam yang menyedot ruang gerak pembangunan dan memangkas hak rakyat atas infrastruktur yang layak.
Ironisme ini kian sempurna ketika disandingkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional di kisaran 15% hingga 25%. Di satu sisi, pendapatan daerah sedang “dirampok” oleh keadaan dan kewajiban membayar utang puluhan miliar. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dengan ringannya menggelontorkan miliaran rupiah hanya untuk memoles kenyamanan satu orang pejabat.
Situasi ini sungguh menyakitkan bagi warga yang sehari-hari harus bertarung dengan kenaikan harga bahan pokok, imbas kenaikan BBM non-subsidi, kelangkaan gas LPG subsidi, hingga upah pekerja yang belum mencapai standar UMK. Di tengah krisis global yang mencekik leher rakyat kecil, nafsu untuk membangun kemewahan bagi elit tetap dipaksakan tanpa rasa malu.
Jargon “Pembangunan Skala Prioritas dengan Anggaran Terbatas” yang sering didengungkan kini tak lebih dari sekadar mantra kosong yang kehilangan sakralitasnya. Bagaimana mungkin pembangunan rumah dinas masuk dalam skala “darurat” ketika rakyat masih harus berkubang dengan banjir menahun dan jalanan rusak karena alasan klasik: “tidak ada uang”? Mengalokasikan miliaran rupiah untuk fasilitas mewah di tengah defisit anggaran adalah bentuk cacat nalar dalam kepemimpinan.
Pemerintah Kota dan DPRD Singkawang harus menyadari bahwa melanjutkan tender 10115317000 adalah tindakan provokatif terhadap kesabaran rakyat. Anggaran daerah adalah uang rakyat yang seharusnya menjadi penawar luka ekonomi publik, bukan pemuas selera fasilitas elit.
Publik Singkawang tidak butuh pemimpin dengan rumah jabatan megah; publik butuh pemimpin yang berani hidup prihatin, fokus melunasi utang daerah, dan memperbaiki layanan dasar. Sudah saatnya proyek ini dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk menutup lubang defisit atau kebutuhan publik yang lebih mendesak. Jangan sampai “Skala Prioritas” hanya menjadi bahasa halus untuk menomorduakan nasib rakyat di atas kepentingan pejabat.
Penulis : Dino Santana
Sumber Berita: LPSE Singkawang. Portal Data SIKD
